Penjualan Hasil Tambang PT SJM Ke Perusahaan Migas Diduga Melawan Aturan, Kapolres Kampar Minta Wartawan Melapor.

Penjualan Hasil Tambang PT SJM Ke Perusahaan Migas Diduga Melawan Aturan, Kapolres Kampar Minta Wartawan Melapor.

Redaksi       Comment   

KAMPAR-RIAU, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kapolres Kampar AkBP Mihardi Mirwan meminta awak media melaporkan aktivitas jual beli hasil bumi pertambangan minerba jenis bebatuan milik PT Sahabat Jaya Manufaktur (PT SJM), kepada Koperasi Produsen Tuah Madani Sukaramai guna penimbunan tangki minyak PT APG yang terletak di Desa Sukaramai.

Hal itu disampaikan Kapolres Kampar ketika link pemberitaan Japos.co yang berjudul “Pemilik Izin Penambangan PT SJM Diduga Izinkan Koperasi Melakukan Pertambangan Secara Ilegal” dikirim ke nomor WhatsApp miliknya, Rabu (4/6/2025).

“Tolong arahkan pelapor resmi, lengkap tertulis berikut saksi dan data pendukung,” tulisnya arahan Kapolres Kampar

“Yang terima dugaan tambang ilegal bisa dilaporka,” tambahnya.

“Bantu segera siap saksi dan dokumen , pendekatan untuk pelapor diarahkan ya bang, biar jelas administrasi tindak lanjut pun jelas,” lanjutnya.

Namun, ketika ditanya wartawan, informasi lewat pemberitaan media atas aktivitas tersebut, apakah Polres Kampar belum bisa melakukan penyelidikan ? Apakah harus dari media membuat laporan ke Polres Kampar agar dapat ditindaklanjuti ??, ”

Kapolres Kampar justru kembali menyampaikan hal sama.”Silahkan bisa lapor resmi, tertulis lebih bagus, berikut saksi saksi dan dokumen data pendukung, ” tutupnya.

Sebelumnya, telah viral pemberitaan puluhan media, bahwa PT Sahabat Jaya Manufaktur (PT SJM) diduga mengkomersilkan hasil bumi tanah kepada Koperasi Produsen Tuah Madani Desa Sukaramai tanpa kontrak guna penimbunan tangki minyak perusahan migas yakni PT APG West Kampar Indonesia yang terletak di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang berjudul “Pemilik Izin Penambangan PT SJM Diduga Izinkan Koperasi Melakukan Pertambangan Secara Ilegal”.

Hal itu dikatakan Kepala Desa Sukaramai, Sabaruddin ketika diwawancarai tim media di ruangannya.

“Sistem membeli saja, nggak ada kontraknya, Koperasi yang beli tanah dari PT SJM, kita antarkan ke PT PNE, ” terang Kepala Desa.

Kepala Desa Sukaramai juga mengatakan bahwa pihaknya membeli tanah urug dari PT SJM senilai Rp 35.000/kubik, tanpa dokumen izin pengangkutan pertambangan guna dikomersilkan kembali kepada PT PNE, sebagai material pengerjaan penimbunan tangki minyak perusahan migas PT APG West Kampar Indonesia.

“Tiga puluh lima ribu per kubik, Koperasi yang membeli dari PT SJM,” ungkap Kepala Desa Sukaramai.

Kepala Desa Sukaramai didampingi Sekretaris Desa, Abdul Gofur yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Tuah Madani Desa Sukaramai mengatakan bahwa lokasi penambangan PT SJM di Desa Sukaramai yang telah dikerjakan oleh PT Rivansi Dwi Putra guna penimbunan tapak sumur bor minyak perusahan plat merah PT Pertamina Hulu Rokan Kabupaten Kampar, dapat ditambang oleh pihak lain di lokasi yang sama secara bersamaan.

“PT SJM kan punya izin untuk umum, bukan untuk PHR aja bisa menggali (melakukan penambangan), ” Kata Kades bersamaan senada dengan Sekdes.

Diketahui, lahan penambangan minerba jenis bebatuan milik PT Sahabat Jaya Manufaktur (PT SJM) selaku penjual material tanah timbun kepada PT Pertamina Hulu Rokan, yang dikerjakan menggunakan alat berat escavator dan angkutan Dum Truck milik PT Rivansi Dwi Putra secara serentak bersamaan melakukan penggalian penambangan dengan pihak lain yakni Koperasi Produsen Tuah Madani Desa Sukaramai menggunakan alat berat dan angkutan tanpa dokumen legalitas bukan badan hukum dan atau tidak memiliki izin.

Hasil penambangan yang dikerjakan dan dibeli oleh koperasi dari PT SJM ini selanjutnya dikomersilkan kembali ke pada perusahan terbatas (PT PNE) untuk material penimbunan tangki minyak milik perusahaan migas yakni PT APG West Kampar lndonesia yang terletak di tepi badan jalan lintas Provinsi Riau.

Tampak keberadaan penimbunan tangki minyak milik PT APG West Kampar Indonesia ini diduga telah menutup serapan air sungai kecil yang berada tepat di tepi jalan lintas Provinsi dimaksud di atas.(Dh)

PT HKI bekerja sama dengan PT Kanggo jantan dalam Penyerahan hewan qurban ke jalan suka maju dan daerah lainnya yang terdampak pembangunan Proyek Tol pekanbaru Rengat seksi Lingkar Pekanbaru.

PT HKI bekerja sama dengan PT Kanggo jantan dalam Penyerahan hewan qurban ke jalan suka maju dan daerah lainnya yang terdampak pembangunan Proyek Tol pekanbaru Rengat seksi Lingkar Pekanbaru.

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 

Selasa, 3 Mei 2026 Perusahaan HKI dan Kanggo jantan memberikan bantuan hewan qurban untuk masyarakat suka' maju kelurahan muara fajar timur Rumbai barat. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian PT HKI beserta PT Kanggo jantan terhadap masyarakat suka maju kelurahan muara fajar Rumbai barat Pekanbaru Riau yang terdampak pembangunan proyek tol Pekanbaru.

Tak hanya itu pemberian qurban juga merupakan bentuk rasa sosial PT HKI dan Kanggo jantan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan proyek tol Pekanbaru. Kelurahan Muara Fajar sukamaju Rumbai merupakan salah satu daerah yang terdampak pembangunan proyek tol Pekanbaru.

Adapun daerah yang akan diberikan penyerahan Qurban seperti Daerah 

1. Desa rimbo panjang

2. Desa tarai bangun

3. Desa kualu

4. Desa karya indah

5. Kelurahan palas

6. Kelurahan agro wisata

7. Kelurahan rumbai bukit

8. Kelurahan muara fajar timur.

Alhamdulillah penyerahan Qurban berjalan dengan aman dan selamat' ke masyarakat daerah yang terdampak pembangunan Proyek Tol pekanbaru Rengat seksi Lingkar Pekanbaru.

Disamping itu penyerahan Qurban juga merupakan dalam rangka menyambut kedatangan hari raya idul Adha 1446 H. Sehingga apa yang diberikan oleh PT HKI dan Kanggo jantan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan situasi dan momen menyambut hari raya idul Adha 1446 H ucap Idat Humas HKi Pekanbaru.

Diwaktu terpisah melalui komunikasi WhatsApp Idat Humas HKi Pekanbaru mengatakan kegiatan ini bentuk kepedulian bagi PT HKI dan Kanggo jantan sebagai mewujudkan kebersamaan dengan masyarakat dalam kemanusiaan. Semoga penyerahan Qurban ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Proyek Tol pekanbaru Rengat seksi Lingkar Pekanbaru tegas Idat. ( 03/06/2026)

Perhatian masyarakat dalam kerjasama terhadap pekerjaan PT HKI dan Kanggo jantan selama beraktivitas di lapangan sehingga pekerjaan dapat terlaksana. Dengan ini manajemen PT HKI dan Kanggo jantan mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan bersama serta sepakat PT HKI dan Kanggo jantan memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai ucapan terima kasih.

Sekali lagi Idat menyampaikan Pemberian bantuan qurban tidak hanya untuk wilayah sukamaju muara fajar Rumbai saja namun disetiap daerah masyarakat yang terdampak pembangunan Proyek Tol pekanbaru Rengat seksi Lingkar Pekanbaru. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan kepercayaan kepada kami selaku pekerja pembangunan proyek tol Pekanbaru Rengat seksi lingkar Pekanbaru. Tak lepas itu Idat juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Pekanbaru sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh PT HKI dan Kanggo jantan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dalam pembangunan daerah Pekanbaru.

Disela penutup pembicaraan Idat juga menyampaikan bahwa Masyarakat yang menerima bantuan turut mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PT HKI dan Kanggo jantan yang selalu peduli terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan proyek tol Pekanbaru Rengat seksi lingkar Pekanbaru. Semoga bantuan yang diberikan mendapat keberkahan dari yang maha kuasa ucap salah satu warga yang menerima bantuan tersebut.

Modal Awal Melaksanakan Tugas, 146 Orang CPNS Ikuti Orientasi di Lingkungan Lapas Pekanbaru.

Modal Awal Melaksanakan Tugas, 146 Orang CPNS Ikuti Orientasi di Lingkungan Lapas Pekanbaru.

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 

Sebanyak 146 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 2024 yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau melanjutkan pembekalan orientasi mereka. Hari ini kegiatan orientasi akan berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Rabu (04/06/2025).

Selama orientasi, para CPNS akan menjalani masa pengenalan dan penyesuaian diri terhadap tugas dan fungsi mereka sebagai Petugas Pemasyarakatan. Proses orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja dan tanggung jawab mereka saat melaksanakan tugas.

Bertempat di Aula Sahardjo Lapas Pekanbaru, pembekalan pada sesi pertama diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar. Maizar dalam pengarahannya menekankan kembali pesan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada saat penyerahaan SK dan pembukaan orientasi CPNS Angkatan 2024.

"Adik-adik sekalian adalah bibit unggul terpiilih yang lahir sebagai insan Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Berbuat baiklah kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun kalian bertugas. Selain itu, dalam pelaksanaan tugas pentingnya menjaga semangat pengabdian, profesionalisme, serta menjunjung tinggi core value," pesan Maizar.

Lebih lanjut, kegiatan orientasi juga diisi dengan pengarahan dari seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Pekanbaru.

Kegiatan orientasi ini diharapkan dapat mempersiapkan para CPNS dengan baik sehingga mereka siap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Selain itu, orientasi ini juga diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika kerja yang tinggi, sehingga para CPNS dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

e-BPKB Khusus Untuk Kendaraan Baru R4, Dilengkapi Teknologi Chip RFID.

e-BPKB Khusus Untuk Kendaraan Baru R4, Dilengkapi Teknologi Chip RFID.

Redaksi       Comment   

Jakarta, || Jendela Informasi Masyarakat 

Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji mengatakan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Elektronik atau E-BPKB sejak bulan Maret 2025 telah di terapkan untuk tingkat Polda diseluruh Indonesia.

“e-BPKB diterapkan pada bulan Maret 2025 di seluruh pelayanan unit BPKB di tingkat Polda seluruh jajaran,” ujar Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji.

e-BPKB nantinya akan dikhuskan untuk masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat baru. Sedangkan untuk BBN2 tidak menggunakan e-BPKB.

“BPKB elektronik ini baru diberikan kepada masyarakat khusus untuk roda empat baru, jadi kalau masyarakat yang BBN2 itu belum bisa mendapatkan BPKB elektronik,” jelas Kombes Pol Sumardji.

Kombes Pol Sumardji menambahkan e-BPKB memiliki keunggulannya, dimana dapat menjamin keabsahan dokumen yang dilengkapi dengan teknologi Chip RFID.

“Dikarenakan ada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tujuannya untuk membangun pelayanan penerbitan BPKB elektronik yang manfaatnya itu dapat lebih menjamin keapsahan baik itu dokumen kepemilikan security yang lebih safety, dan tentunya dilengkapi dengan teknologi Chip RFID, ini berbeda dengan BPKB yang printing,” tambahnya.

Penerbitan BPKB Elektronik melalui prosedur yang sama, namun yang membedakan E-BPKB diberikan instalasi virtual printer dimana disematkan identitas pemilik kendaraam yang ada pada Chip RFID.

“Proses penerbitan e-BPKB melalui prosedur yang sama dengan proses BPKB printing, hanya memang ada perbedaan, yaitu pada pokja pencetakan. Pada pokja pencetakan ditambahkan instalasi virtual printer dengan versi terbaru, yang tujuannya dapat menyematkan data identitas pemilik ranmor yang ada pada chip RFID,” tegasnya.

Dengan adanya e-BPKB, masyarakat dapat dengan mudah melakukam verifikasi keasliannya dengan mengunduh aplikasi e-BPKB Mobile.

“e-BPKB ini sebenarnya memudahkan masyarakat dalam memverifikasi, khususnya keaslian e-BPKB yang dimiliki oleh masyarakat, dengan mengunduh aplikasi e-BPKB mobile di Android dan iOS, tinggal scan secara otomatis nanti langsung akan muncul data yang ada pada e-BPKB itu,” ungkapnya.

Sosialisasi terkait BPKB Elektronik sudah disebarluaskan kepada seluruh Polda jajaran, kedepan Kombes Pol Sumardji berharap e-BPKB ini ini dapat dikembangkan untuk seluruh pelayanan unit BPKB di setiap Polres jajaran.

“Kami sudah mensosialisasikan di masyarakat khususnya bagaimana kegunaan dan juga keunggulan e-BPKB elektronik dan semua Polda di seluruh Republik ini sudah melakukan sosialisasi,” tambahnya.

“Tentu karena sekarang ini baru pada tingkat Polda, maka nanti akan kita kembangkan ke seluruh pelayanan unit BPKB di tiap-tiap polres yang ada di jajaran,” pungkasnya.

PT Eng Ingkar janji dalam perjanjian pembayaran gaji karyawan.

PT Eng Ingkar janji dalam perjanjian pembayaran gaji karyawan.

Redaksi       Comment   

Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 

adanya laporan dari para tenaga kerja di perusahaan PT Eng Yang merupakan vendor dari PT HKI. Yang mengatakan PT Eng Ingkar janji dengan kesepakatan kerja dalam pembayaran gaji karyawan. Gaji karyawan yang dijanjikan dalam tempo per sepuluh hari ternyata Hinga 20 hari kerja belum juga dibayarkan. Sehingga hari yang ke 21. karyawan tersebut dituduh melakukan pemakaian kelebihan minyak solar dalam penggunaan unit sehingga ada tuduhan melakukan pencurian. Dan menahan gaji karyawan sebelum diproses.

ada dua karyawan PT Eng yang pembayaran gajinya ditahan karena melakukan kesalahan pemakaian minyak solar berlebihan. Dalam hal ini diduga atau dituduh melakukan pencurian. Sehingga akan dilakukan proses secara hukum yang berlaku. Namun sampai saat ini proses belum juga terlaksana sehingga membuat dua karyawan tersebut Rian dan febrianto terkantung kantung. Sementara kebutuhan hidup tetap harus di penuhi. Hal ini membuat Rian dan febrianto harus berutang kesana kemari.

Informasi sementara yang didapat awak media Rian dan febrianto sudah dilaporkan namun pihak berwajib mengatakan tidak mempunyai bukti yang kuat sehingga tidak bisa di proses secara hukum. Tapi gaji Rian dan febrianto tetap belum diselesaikan sesuai dengan haknya.

PT Eng yang merupakan vendor dari perusahan HKI seharusnya mengikuti arahan yang telah disampaikan pihak berwajib jangan hanya terus mencari kesalahan sehingga bisa membuat yang tak bersalah bisa menjadi bersalah.

Dalam hal ini awak media akan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas ketenaga kerjaan kota Pekanbaru terkait hal tersebut diatas. Awak media juga sudah melakukan kunjungan ke perusahaan PT Eng yang beralamat jalan umban sari ujung (sakinah) Rumbai barat Pekanbaru. 

Dari kunjungan tersebut awak disambut baik oleh humas PT Eng dan Insinyur perusahaan PT Eng dalam hal silaturahmi dan mencari solusi yang terbaik sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Namun sebelumnya dalam pencarian Kantor PT Eng awak media sangat kebingungan karena ruko yang disebut kantor atau mes karyawan tidak menunjukkan plang nama perusahaan didepan kantor hanya didalam ruko. Namun pengakuan pihak manajemen ini hanya mes karyawan makanya plang tidak dibuat tapi aktivitas perkantoran tetap berjalan didalam ruko tersebut.

Rian dan febrianto sebelum bekerja di PT Eng cabang Pekanbaru sudah bekerja di area kota pelembang. Tapi di pindahkan yang awalnya disampaikan oleh manajemen perusahaan Bekerja didaerah sungai lilin, ternyata bekerja di kota Pekanbaru. Tapi karena niat untuk bekerja Rian dan febrianto tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang diberikan.

Dalam perjanjian pekerjaan gaji akan dibayarkan per sepuluh hari. Ternyata selama 20 hari bekerja di PT Eng cabang Pekanbaru belum juga dibayarkan ucap Rian. Diwaktu yang bersamaan Rian juga mengatakan saya harus membayar utang makan saya selama bekerja dan harus memberi nafkah keistri tapi semuanya tidak bisa saya lakukan karena gaji yang dijanjikan per sepuluh hari tak kunjung dibayar. Saya merasa dibohongi dan tak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perusahaan PT Eng. Kejadian ini membuat kecurigaan istri saya merasa gaji sudah saya habiskan sendiri tanpa memikirkan keluarga. Dan sempat terlontar kata- kata yang disampaikan oleh istri dengan perkataan yang tidak menyenangkan. Banyak pengorbanan yang harus saya alami ucap Rian. Harapan Rian dan febrianto bayarkan hak kami jika memang kami bersalah dalam kelebihan pemakaian minyak, dan salah dalam aturan perusahaan berhentikan kami. Jangan kami dipermainkan seperti gantung tidak bertali tegasnya.

Rian dan febrianto bekerja mulai dari 6 Mei 2025 sampai tanggal 27 Mei 2025 namun gaji belum juga dibayarkan sampai kami dikatakan melakukan pemakaian minyak unit yang berlebihan dalam artian melakukan pencurian dan gaji ditahan sebagai sanksinya sampai di proses. Sementara kami tidak diperkerjakan lagi membuat kami bingung harus berbuat apa di perantauan.

Semuanya merupakan kekecewaan karyawan. Siapapun jika sudah tidak tepat dengan janji pasti akan kecewa. Apalagi berpengaruh dengan keluarga dan diri karena berada di perantauan.

Dalam hal tersebut diatas awak media meminta kepada perusahaan HKI sebagai induk perusahaan dapat memanggil pihak perusahaan PT Eng dalam kasus ini dan juga meminta kepada Dinas ketenagakerjaan tentang keberadaan dan aturan yang berlaku di perusahaan PT Eng Cabang Pekanbaru.

Ada beberapa hal yang diambil kesimpulan :

1. Manajemen PT Eng sudah melakukan pembohongan terhadap karyawan yang dipekerjakan yang awalnya di daerah sungai lilin ternyata dikota Pekanbaru 

2. Pembohongan dalam perjanjian gajian karyawan yang awal per sepuluh hari hingga dua puluh hari kerja belum juga dibayarkan 

3. Menggantung karyawan sehingga membuat keresahan keluarga yang ditinggal selama bekerja 

Untuk hal tersebut diatas awak media meminta kepada Dinas ketenagakerjaan kota Pekanbaru untuk dapat melakukan perizinan dan aturan serta karyawan PT Eng cabang Pekanbaru. Dan juga meminta perusahaan PT HKI untuk ikut membantu dalam proses kejadian ini. Awak media juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secepat sehingga tidak ada lagi pihak yang dikorbankan. Bersambung...( Tim)

Wakil Bupati Rokan Hilir Lebih Menghadiri Acara Seremonial, Abaikan Aksi Mahasiswa dan HONORER yang dirumahkan.

Wakil Bupati Rokan Hilir Lebih Menghadiri Acara Seremonial, Abaikan Aksi Mahasiswa dan HONORER yang dirumahkan.

Redaksi       Comment   

Rokan Hilir, || Jendela Informasi Masyarakat 

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) bersama masyarakat dan perwakilan tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Mess Pemda Rokan Hilir, Selasa pagi (3/6). Aksi tersebut menuntut bayar kan gaji honorer yang belum dibayarkan dalam beberapa buan, meminta kejelasan nasib honorer dan meminta pemerintah daerah mendengar langsung keluhan masyarakat. Namun, Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhoni Charles, memilih tidak menemui massa dan lebih memilih menghadiri acara seremonial di Hotel Lion, Bagan Siapiapi.

Koordinator aksi dari presiden mahasiswa Hipemarohi Akas, mengecam sikap Wakil Bupati yang dianggap menghindar dan tidak menghargai aspirasi rakyat.

"Jika Bupati tidak ada, seharusnya Wakil Bupati hadir. Kami datang sebagai warga yang ingin menyampaikan aspirasi kami, bukan untuk diwakili oleh kepala dinas," ujarnya saat berorasi.

Pemerintah Daerah hanya menurunkan Kepala BKPSDM untuk menemui massa, namun upaya tersebut ditolak oleh peserta aksi. Mereka bersikeras ingin bertemu langsung dengan pemimpin daerah, bukan perwakilan.

Kekecewaan yang sama disampaikan oleh perwakilan honorer"Kami datang dengan harapan bisa mendapat penjelasan langsung mengenai nasib kami. Tapi malah diabaikan. Kami bukan hanya angka, kami bagian dari sistem pemerintahan yang selama ini ikut bekerja untuk daerah ini, bayarkan gaji yang belum kalian bayarkan dan jangan kalian berhenti kami seenaknya kalian saja karena mengikuti aturan dari pusat," ungkap salah 1 perwakilan dari honorer

Massa juga memutar ulang video kampanye Jhoni Charles yang pernah menyatakan tidak akan ada pemecatan tenaga honorer jika kami menang, sebagai bentuk kritik atas janji yang mereka nilai tidak ditepati.

Setelah aksi bubar, Wakil Bupati Jhoni Charles membuat unggahan di akun media sosial pribadinya yang berbunyi:

"KEPEMIMPINAN BUKANLAH BERADA DI DEPAN ORANG-ORANG TAPI TENTANG MEMBAWA MEREKA BERSAMA-SAMA DALAM PERUBAHAN."

Unggahan itu menuai kecaman dari mahasiswa dan masyarakat, yang menganggap pernyataan tersebut sebagai sindiran kepada massa aksi.

"Ini sangat melukai perasaan kami. Kami datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk diolok atau disindir secara halus di media sosial. Sikap seperti ini tidak menunjukkan pemimpin yang punya empati," tegas salah seorang honorer.

Akas virmandi menambahkan bahwa jika bupati dan wakil bupati rokan hilir tidak mengindahkan apa kami sampaikan dalam aksi ini, maka akan kami pastikan kami akan turun kembali ke jalan dengan jumlah yang lebih banyak, ujar akas selaku presiden Hipemarohi Pekanbaru.

Mahasiswa dan Masyarakat Rokan Hilir Gelar Aksi di Depan Mes Pemda, Tuntut Pembayaran Gaji honorer dan Pembelaan Terhadap Honorer.

Mahasiswa dan Masyarakat Rokan Hilir Gelar Aksi di Depan Mes Pemda, Tuntut Pembayaran Gaji honorer dan Pembelaan Terhadap Honorer.

Redaksi       Comment   

ROKAN HILIR, || Jendela Informasi Masyarakat 

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru bersama masyarakat Rokan Hilir menggelar aksi unjuk rasa di depan Mes Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapiapi, pada Selasa (3/6/2025).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan gaji tenaga honorer yang belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir. Selain itu, massa mengecam keras kebijakan pemberhentian honorer secara sepihak yang dianggap tidak manusiawi dan merugikan banyak pihak.

Koordinator aksi, Akas Virmandi, dalam orasinya menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan bupati h.bistamam dan wakil bupati jhony charles :

“Kalian membuang honorer seperti sampah dan memberhentikan mereka secara sepihak dengan berlindung di balik aturan pusat. Kalau memang pemimpin yang bijak, seharusnya bisa melobi ke pusat untuk mempertahankan honorer. Banyak kabupaten lain bisa, kenapa Rokan Hilir tidak?”

Selain mahasiswa, perwakilan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun juga turut menyuarakan kekecewaannya:

“Kami ini manusia, bukan angka,bukan sampah. Kami sudah bertahun-tahun mengabdi untuk pelayanan publik, tapi sekarang kami dibuang begitu saja, tanpa penghargaan, tanpa gaji. Apakah ini balasan dari bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan hilir ?” ujarnya lantang di hadapan massa.

Para demonstran membawa poster dengan tulisan:

“Bayar Gaji Honorer Sekarang Juga!”,

“100 hari kerja bupati dan wakil bupati rokan hilir hanya bisa memberhentikan honorer”,

  '' gaji honorer tidak dibayarkan selama 4 bulan

“Pemimpin Gagal, Rakyat Menjerit!”,

 serta sindiran langsung seperti:

"Wakil Bupati hanya tahu membuat konten kreator" dan "Bupati menghilang dari maps".

Kordinator Aksi Akas menyampaikan enam tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir:

1. Membuat kebijakan resmi demi kemaslahatan masyarakat, khususnya honorer yang hingga kini belum memiliki kepastian kerja.

2. Membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan honorer, terutama terkait pembayaran gaji bulan-bulan yang telah dijanjikan namun belum direalisasikan.

3. Mengambil langkah nyata terhadap meningkatnya angka pengangguran, dengan memberikan solusi konkret bagi tenaga honorer yang dirumahkan. Jika tidak dapat dipekerjakan kembali, maka jangan diberhentikan secara sepihak.

4. Bersikap cepat dan tanggap dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang kini berada dalam situasi tidak pasti.

5. Menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk segera membuat dan menjalankan kontrak serta membayar gaji selama 4 bulan kepada honorer yang belum menerima haknya.

6. Menjamin kebijakan yang adil dan transparan dari seluruh Kepala OPD, tanpa tebang pilih. Massa mengecam ketimpangan di mana sebagian honorer yang telah menandatangani kontrak dan menerima gaji tetap diberhentikan, sementara honorer baru justru diangkat. Ujar akas kordinator aksi 

Aksi berlangsung damai dan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Namun demikian, Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhoni Charles tidak hadir dan tidak menemui peserta aksi. Hal ini memicu kekecewaan mendalam dari para peserta.

“Kami datang membawa suara rakyat, tapi para pemimpin justru memilih rapat dan bersembunyi dari pada ingin menjumpai masyarakat nya. Ini bukan kepemimpinan, ini bentuk pengabaian terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi kepada pemimpin yang zholim ini,” ujar Akas.

Sebagai perwakilan pemerintah daerah, kepala BKPSDM perwakilan Pemda menemui massa dan menyatakan akan menampung serta menyampaikan tuntutan secara resmi kepada pimpinan daerah. Namun, tidak ada kepastian waktu atau solusi konkret yang dijanjikan.

“Kami menerima seluruh aspirasi ini dan akan kami teruskan secara resmi kepada bupati dan wakil bupati rokan hilir . Kami mohon agar semuanya tetap menjaga ketertiban,” ujar kepala BKPSDM rokan hilir .

Massa Akan Terus Mengawal

Aksi ini bukan yang terakhir. Massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mengawasi persoalan ini hingga ada langkah konkret dan pertanggungjawaban penuh dari bupati dan wakil bupati kab. Rokan hilir terhadap nasib para honorer, jika tidak ada kepastian dalam beberapa hari ini, dan akan kami pastikan juga kami akan membawak masa yang banyak. Tegas akas.