J I M

Rabu, 10 September 2025

AKBP Pradana: Media Harus Jadi Mitra Strategis Kebangkitan Ekonomi Bangka Barat


Penulis : agus

Bangkabarat– Kapolres Bangka Barat, AKBP Pradana Aditya Nugraha, menekankan pentingnya sinergi antara stabilitas ekonomi dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam menghadapi tantangan inflasi serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertambangan. Menurutnya, momentum kebangkitan ekonomi Bangka Barat harus dijaga dengan kolaborasi seluruh pihak, termasuk media massa yang berperan besar dalam mencerdaskan publik dan membangun iklim investasi yang sehat.

Dalam dialog bersama komunitas wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Bangka Barat, Kapolres menggarisbawahi bahwa sekitar 70 persen perputaran ekonomi di Bangka Barat masih ditopang oleh sektor pertambangan timah. Kondisi ini membuat daerah rawan guncangan jika harga timah global menurun atau regulasi ketat diberlakukan.

“Kami tidak memungkiri, mayoritas masyarakat masih menggantungkan hidup pada timah. Namun, ekonomi yang sehat tidak boleh hanya bertumpu pada satu sektor. Kita harus membuka peluang di bidang lain, seperti pariwisata, perikanan, dan UMKM. Media memiliki peran strategis dalam mengedukasi dan membangun optimisme masyarakat,” ujar Kapolres.

Kapolres menilai tekanan inflasi nasional juga berimbas pada masyarakat Bangka Barat, terutama di sektor kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sembako, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Menurutnya, stabilitas harga barang kebutuhan pokok tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepercayaan publik. “Ekonomi yang bergejolak bisa berdampak pada situasi keamanan. Sebaliknya, jika hukum ditegakkan secara adil dan situasi kondusif, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal di Bangka Barat,” tambahnya.

Penegakan Hukum Berkeadilan

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Pradana juga menegaskan komitmen Polres Bangka Barat untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Ia menyebut, kepastian hukum merupakan syarat utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Tidak ada ruang bagi praktik hukum yang diskriminatif. Siapa pun yang bersalah akan diproses sesuai aturan. Penegakan hukum yang berkeadilan akan menjadi fondasi penting untuk kebangkitan ekonomi Bangka Barat,” tegasnya.



Peran Media dalam Kebangkitan Ekonomi

Kapolres menaruh harapan besar kepada insan pers di Bangka Barat agar terus menghadirkan pemberitaan yang positif, berimbang, dan edukatif. Menurutnya, media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan sosial dan pendorong kebangkitan ekonomi daerah.

“Media harus menjadi mitra strategis. Pemberitaan yang konstruktif akan membantu membangun citra positif daerah, sekaligus menarik minat investor. Jangan sampai kita terjebak hanya menyebarkan isu negatif yang justru membuat investor ragu,” jelasnya.



Ia menambahkan, kebangkitan ekonomi Bangka Barat hanya bisa terwujud bila ada sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan media. Dengan cara itu, daerah bisa keluar dari ketergantungan berlebihan pada timah dan membuka jalan bagi diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.


AKBP Pradana optimistis, dengan situasi keamanan yang kondusif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta dukungan media yang berorientasi pada edukasi publik, Bangka Barat akan mampu bangkit dan menjadi daerah yang menarik bagi investor.

“Kami ingin Bangka Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah tambang, tetapi juga sebagai wilayah yang ramah investasi, memiliki masyarakat yang cerdas, dan ekonomi yang terus tumbuh stabil,” pungkasnya.

Selasa, 09 September 2025

PENANGKAPAN KAPAL BERMUATAN BAWANG ILEGAL OLEH SATGAS PATROLI LAUT TERPADU JARING SRIWIJAYA BC 8006.

Dumai, || Jendela Informasi Masyarakat 
Bea Cukai terus berkomitmen menjalankan perannya sebagai Community Protector dan Revenue Collector yaitu melindungi masyarakat dari barang-barang yang dibatasi/dilarang sertamengamankan penerimaan negara melalui penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai. Kegiatan pengawasan rutin dilakukan oleh Bea Cukai untuk menjaga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 04 September 2025, Bea Cukai melalui Tim Gabungan yang terdiri dari :

- Direktorat P2
- Kanwil DJBC Riau
- Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau
- Pangkalan Sarana Operasi BC Tj Balai Karimun
- KPPBC TMP B Dumai
- Satuan Tugas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya BC 8006
- Speed Boat BC 1017 KPPBC Dumai.

telah melakukan penindakan terhadap 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. ALFATIHAH yang kedapatan membawa ±2.500 bags berisi bawang ilegal dari Kuala Linggi (Malaysia) menuju Dumai (Indonesia).
Adapun kronologis penindakan yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan ada importasi bawang secara ilegal dari Kuala Linggi (Malaysia) menuju Dumai (Indonesia) oleh sarana pengangkut KM. ALFATIHAH pada hari Kamis tanggal 04 September 2025. 
- Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Satuan Tugas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya BC-8006 beroperasi menuju perairan yang diperkirakan akan dilewati oleh kapal target dan dibantu berupa pantauan kapal target oleh Puskodal.
- Sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Satuan Tugas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya BC-8006 menemukan KM. ALFATIHAH di Perairan Tj. Medang (02°04’06" U /101°50’18" T) untuk kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.
- Berdasarkan pemeriksaan sementara ditemukan barang berupa bawang.
- Dikarenakan kondisi cuaca dan ombak yang buruk serta KM. ALFATIHAH mengalami kebocoran di beberapa titik, Tim Satuan Tugas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya BC-8006 tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga Tim Satuan Tugas Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya BC-8006 melakukan pengawalan terhadap KM. ALFATIHAH beserta muatan untuk dibawa menuju Dermaga Dumai

Untuk mengatasi kebocoran pada KM. ALFATIHAH, Tim Satuan Tugas Patroli LautTerpadu Jaring Sriwijaya BC-8006 meminta bantuan kepada Speed Boat BC 1017 milik Bea Cukai Dumai untuk membawakan alkon dan membantu melakukan pengawalan.

- Sebagai langkah pengamanan, Nakhoda dan 1 ABK KM. ALFATIHAH diamankan di BC-8006, sedangkan 4 ABK BC-8006 serta 1 ABK KM. ALFATIHAH mengemudikan kapal tegahan menuju Bea Cukai Dumai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Hari Jumat tanggal 05 September 2025 sekitar pukul 03.30 WIB, kapal KM. ALFATIHAH berhasil dibawa ke pelabuhan Pokala Dumai dan diserahterimakan kepada penyidik Bea Cukai Dumai.
- Kemudian atas serah terima tersebut dilakukan Pembongkaran serta Pencacahan,yang berdasarkan perhitungan dari pencacahan didapati sejumlah ±2.500 bagsberisikan bawang merah. Setelah itu dilakukan Penyimpanan Barang Hasil Penindakan dan Pemeriksaan tersangka di Bea Cukai Dumai.
- Setelah dilakukan pemeriksaan ditetapkan 3 orang tersangka berinisial IZ, AI dan S. Ketiga tersangka tersebut telah dilakukan penitipan tahanan di Rutan Kelas II B Dumai.

Bea Cukai Dumai bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya akan selalu berkomitmen untuk menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi menjadikanndonesia, demi menjadikan
Dumai Kota Idaman, serta menuju Indonesia Emas 2045.

Narahubung Media 
Dedi Husni
Kepala Seksi Penyuluhan dan layanan Informasi 
KPPBC TMP B Dumai.

Minggu, 07 September 2025

Heboh Soal Defisit APBD sebesar Rp.1,8 Triliun, Ketua KNPI Riau Tegaskan Hal ini, Larshen Yunus: "Stop Hoax, Hentikan Semua Narasi Tanpa Data".


PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 
Lagi-Lagi beberapa orang Pelajar dan Mahasiswa yang Mengklaim dirinya bahagian dari Kelompok Cipayung Plus Riau menilai kepemimpinan SF Hariyanto saat menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau tahun 2024 silam menjadi faktor utama penyebab kekacauan tata kelola keuangan daerah hingga berujung defisit APBD sebesar Rp.1,8 Triliun.

Pernyataan tanpa didasari Data Otentik itu keluar dari Muncung salah seorang Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif atau yang akrab disapa ZIM, menuturkan bahwa defisit yang membengkak tersebut tidak terlepas dari dugaan manipulasi pendapatan dan belanja daerah.

“Pendapatan diduga dibesar-besarkan dan belanja juga dilakukan besar-besaran yang sarat kepentingan politik. Akibatnya, utang daerah menumpuk hingga Rp.1,8 Triliun. Ini bukti tata kelola keuangan yang gagal total,” tegas ZIM pada Sabtu (7/9/2025).

ZIM juga menyoroti dugaan penempatan dana Participating Interest (PI) ke bank non-daerah, padahal Riau memiliki BUMD perbankan, yakni Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. “Mengapa dana PI itu tidak ditempatkan di bank daerah? Apakah ada yang ditakutkan oleh Pemprov Riau di bawah kepemimpinan SF Hariyanto ketika itu? Ini pertanyaan serius yang harus dijawab bersama” ujarnya.

Lebih jauh, ZIM menyinggung soal penerimaan insentif oleh SF Hariyanto yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyebut hal tersebut janggal, mengingat SF Hariyanto sudah menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp.90 juta per bulan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.

“Seorang Sekdaprov dengan tunjangan sebesar itu masih menerima insentif hingga menjadi catatan BPK RI. Ini tidak hanya janggal, tetapi juga melanggar etika dan aturan,” kata ZIM, seraya membacakan secarik kertas.

Namun, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menepis tudingan tersebut. Menurutnya, SF Hariyanto sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar.

Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini juga tegaskan, bahwa terhadap semua tudingan dan tuduhan tersebut, sebaiknya langsung disampaikan ke Meja Aparat Penegak Hukum (APH), jangan justru menjadi bola liar, opini sesat dan menyesatkan. Ketua KNPI Riau Larshen Yunus juga katakan, bahwa gerakan-gerakan tersebut disinyalir berasal dari kepentingan oknum tertentu, yang sengaja menggunakan Muncung para Pelajar dan Mahasiswa dalam menyampaikan sesuatu yang mereka tidak ketahui.

"Kami juga pernah diposisi itu. Sebelum kami Berkhidmat menjadi Ketua KNPI Provinsi Riau, dulunya kami adalah Koordinator Cipayung Plus Riau dalam menyampaikan aspirasi melalui berbagai Aksi Demonstrasi. Seingat kami ya! materi perjuangan Cipayung Plus ketika itu lebih kepada persoalan Hak Hidup orang banyak, seperti Penolakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Penolakan Kenaikan Harga BBM, dorongan soal Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai tuntutan lainnya, yang secara prinsip tidak ada kaitannya dengan Personal para Pejabat tertentu. Tapi walau bagaimanapun, mereka itu adik-adik kami, Adinda Aktivis yang sedang mencari jati dirinya. Sehat selalu Adindaku, salam Silaturrahim dari Abangmu ini" ujar Larshen Yunus, disambut gelak tawa para Pengurus KNPI Provinsi Riau lainnya.

PJ Gubernur Riau saat itu bekerja sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku, sampai akhirnya Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

"SF Hariyanto itu adalah Birokrat Senior yang memulai karir dari seorang Honorer hingga menjadi Auditor di Kementerian PUPR, beberapa kali menjabat sebagai Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekdaprov Riau, PJ Gubernur Riau dan sekarang terpilih menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau" imbuh Larshen Yunus, yang juga diketahui selaku mantan Presiden Mahasiswa (Presma) Sosialis Indonesia dan Ketua GAMARI selama 5 periode.

Bagi Aktivis Anti Korupsi Lulusan Kampus Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, SF Hariyanto terbukti sudah bekerja secara on the track, sampai akhirnya membawa harum nama Provinsi Riau di kancah Nasional dan Internasional.

Kembali dalam pernyataan sebelumnya, bahwa Cipayung Plus Riau terus-terusan dan bernafsu mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas masalah keuangan di era kepemimpinan SF Hariyanto. “DPRD jangan main-main. Kalau tidak kami segera bergerak, ini sama saja membiarkan uang rakyat digelapkan tanpa ada pertanggungjawaban, Rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” akhir Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Riau, Zul Ikhsan Maarif alias ZIM, seraya menutup pernyataan persnya. (*)

Kamis, 04 September 2025

Guru diberhentikan karena faktor Usia namun tidak ada ucapan terimakasih, manajemen yayasan Hasanah Pekanbaru perlu dipertanyakan.


Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 
terkait adanya informasi Guru dikeluarkan dari yayasan Hasanah dengan berbagai alasan.namun sayang pihak yayasan Hasanah tidak memberikan tunjangan atau ucapan terimakasih. Hal ini sangat mengecewakan bagi Guru yang sudah diberhentikan karena faktor Usia. 

Walupun didalam kontrak kerja tidak ada tunjangan atau pensiunan, namun sebagai dasar pendidikan,
Sekolah swasta bisa mengkondisikan pensiun dan tunjangan Guru swasta. Sehingga terciptalah hubungan yang baik antar Guru dan pihak yayasan. 

Majunya sekolah swasta tergantung dari kemampuan para Guru mengajar anak didiknya disekolah. Peran Guru disekolah swasta sangat di utamakan demi menunjukkan mutu dan kwalitas sekolah sehingga secara tidak langsung para Guru mengajak para orang tua untuk mengantar anaknya bersekolah di sekolah Yayasan tersebut. Hal inilah yang harus dipertimbangkan oleh pihak yayasan. Apalagi sekolah yayasan sudah berkembang seharusnya utamakan kesejahteraan Guru-Guru nya.

Guru sekolah yayasan yang diberhentikan tanpa adanya uang jasa atau pensiunan seringkali menimbulkan pertanyaan publik dan para Guru di sekolah Yayasan mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga pendidik. 

Hak Guru Tetap Yayasan memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hak-hak tersebut antara lain Penghasilan yang Layak.

Guru tetap yayasan berhak mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja mereka.

Guru yayasan juga mendapatkan Perlindungan Hukum. Guru yayasan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional nya sebagai profesi Guru.

Dalam hal tersebut sebagai bidang pendidikan patut menunjukkan manajemen yang mengajarkan etika yang memanusiakan manusia. Kenapa tidak? Pendidikan merupakan sektor pedoman majunya suatu Negara. Dan merupakan pedoman bagi masyarakat lainnya. Tanpa pendidikan maka Negara akan terjajah oleh kebodohan dan berdampak pada Pemerintahan. 

sebelum tim media menyangkan pemberitaan tentunya tim terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah yayasan. Tim disambut oleh security serta diarahkan langsung menuju kepala sekolah MTS Hasanah dengan bapak Ramle.

Dari investigasi dilapangan, hal mengenai Guru-Guru yang diberhentikan memang dibenarkan oleh kepala sekolah MTS yayasan Hasanah Ramle. Namun untuk masalah tunjangan dan ucapan terimakasih Ramle mengarahkan awak media kepada ketua Yayasan Hasanah tuturnya sambil menunjukkan kantor yayasan. Dan mengatakan biasanya ketua yayasan sebelum jam 15.00 masih berada ditempat. (Rabu, 03/09/2025)

Tak lama-lama tim langsung menuju kekantor yayasan Hasanah yang tak jauh dari sekolah. Namun sayang pihak yayasan sudah tidak berada ditempat padahal waktu masih menunjukkan jam 15.00 kurang. Seharusnya pihak yayasan masih berada dikantor. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ramle selaku kepala sekolah MTS yayasan sekolah Hasanah 

Untuk lebih lanjut tim menelusuri pihak Guru untuk meminta nomor kepala yayasan, tapi tidak ada satupun Guru yang mau memberikan nomor WhatsApp ketua yayasan dengan alasan tidak menyimpan nomor WhatsApp ketua yayasan ungkapnya.

Disekolah para Guru mengajar anak-anak didik dengan berbagai cara, dari pencerahan, wawasan, etika dan proses belajar mengajar di kelas. Ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia sehingga jasa-jasa Guru sebaiknya dikenang dan dihargai oleh pihak pihak pimpinan pendidikan.

Yayasan sekolah Hasanah merupakan sekolah swasta yang berpedoman dengan kebijakan yayasan, namun jangan hanya mementingkan kepentingan yayasan tanpa memikirkan hak-hak Guru yang memberikan pendidikan untuk anak-anak disekolah.

Tanpa Guru suatu sekolah tidak ada artinya, begitu juga sebaliknya tanpa anak didik Guru juga tidak berarti. Hal ini Saling berkaitan. Maka daripada itu suatu sekolah swasta pastinya mengutamakan mutu dan kwalitas sehingga dikejar oleh orangtua untuk mengantar anaknya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Yayasan sekolah Hasanah merupakan sekolah swasta yang tentunya sudah mendapat nama Dimata masyarakat sehingga dalam pantauan tim media dilapangan sekolah Hasanah sudah termasuk sekolah yang berkembang dan maju. Ditambah dari investigasi dan informasi yayasan Hasanah memiliki beberapa cabang di kota Pekanbaru Riau.

Dengan berkembangnya yayasan Hasanah tak lepas dari kerjasama para Guru Pendidik, namun sangat disayangkan, informasi yang didapat ada beberapa Guru yang diberhentikan oleh yayasan sekolah Hasanah dengan berbagai alasan namun tidak ada rasa terimakasih sedikitpun oleh pihak yayasan sekolah Hasanah.

Diduga yayasan sekolah Hasanah tidak patut di katakan sebagai yayasan pendidikan. Dan kuat dugaan tim menganalisa yayasan yang didirikan hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan hak dan kewajiban para Guru-Guru yang mengajar di sekolahnya.

Dalam konteksnya sekolah yayasan Hasanah merupakan sekolah swasta yang uang sekolahnya dibayar oleh anak-anak didik. Ditambah lagi bantuan dari pemerintahan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini merupakan dukungan penuh dari Pemerintah dalam pendidikan baik diswasta maupun di Sekolah Negeri.

Tim meminta kepada Kementerian Agama kota Pekanbaru agar melakukan penelusuran terkait pemberhentian Guru dengan alasan tertentu tanpa memberikan uang pesangon atau ucapan terimakasih dari yayasan tersebut. Jika memang keputusan berada ditangan yayasan Hasanah dan tidak ada solusi dari pihak yayasan, maka tim meminta agar Bantuan Pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah di hentikan. Karena tidak mau mendengar saran dari pemerintahan demi menciptakan hubungan antar Instansi Pemerintahan dan Instansi yayasan sekolah.

Untuk diketahui ada dua penghasilan yang didapat oleh sekolah swasta atau yayasan yang sudah berkembang dan berdiri cukup lama.
1. Uang iuran dari anak didik yang diwajibkan seperti iuran uang sekolah bulanan dan lain-lain 
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah. 
Dari kesimpulan pastinya manajemen sekolah swasta atau sekolah yayasan mempunyai manajemen lebih baik dari sekolah Negeri. Namun kenapa program tunjangan Guru-Guru yang sudah mengajarkan anak-anak sekian puluhan tahun tidak dibuat oleh pemilik yayasan.

Jangan hanya para Guru dituntut untuk memberikan yang terbaik untuk mengajarkan anak didik namun tidak mementingkan hak dan jasa-jasa gurunya. Pemerintah kota Pekanbaru dan provinsi Riau harus melakukan kajian ulang terkait sekolah yayasan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat menciptakan kenyamanan Guru-Guru yang mengajar di sekolahnya. (Tim)

Wartawan yang tergabung dalam Grub Sahabat Pers Dirlantas Polda Riau menggelar rapat penting di Gedung Aula Kantor Disdik Kota Pekanbaru, Jalan Patimura

PEKANBARU, || Jendela Informasi Masyarakat 
Menyikapi dinamika yang berkembang di kalangan insan pers belakangan ini, sejumlah wartawan yang tergabung dalam Grub Sahabat Pers Dirlantas Polda Riau menggelar rapat penting di Gedung Aula eks Kantor Disdik Kota Pekanbaru, Jalan Patimura, Kamis (4/9/2025).

Rapat tersebut dipimpin oleh Alex Cowboy yang dalam kesempatan itu menegaskan perlunya kesolidan di antara sesama wartawan agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit.

“Jangan sampai kita diadudomba oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi mereka. Kita harus saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling menguatkan. Dengan begitu, di mata publik, masyarakat, maupun pemerintah, kita akan diakui sebagai wartawan yang profesional,” tegas Alex dalam rapat tersebut. 

Alex juga menyikapi persoalan adanya oknum di internal media yang kerap saling serang dan menjatuhkan satu sama lain. Kondisi ini, menurutnya, telah membuat insan pers seakan terpecah belah dan kehilangan kekuatan sebagai profesi yang seharusnya menjaga marwah serta kehormatan jurnalistik.

“Selama ini kita melihat sendiri, ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, memprovokasi, lalu memecah belah wartawan. Padahal, seharusnya kita satu profesi, bukan saling sikut dan menjatuhkan. Jangan biarkan orang lain yang tidak bertanggung jawab itu merusak kekompakan kita,” tambahnya.

Selain soal kekompakan, Alex juga menyinggung pentingnya profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurutnya, Wartawan tidak hanya mengejar sensasi, melainkan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik (KEJ) serta menjaga independensi pemberitaan.

“Kita ini punya tanggung jawab moral. Jangan sampai publik melihat kita ribut sendiri, saling sindir, dan saling menjatuhkan. Kalau begitu, yang rugi bukan hanya individu, tapi profesi pers secara keseluruhan,” tutup Alex. 

Salah seorang wartawan yang turut hadir menegaskan bahwa kebersamaan dan kekompakan sesama profesi adalah kunci menjaga nama baik pers.

“Intinya kita jangan saling menyerang. Saling memberitakan sesama profesi hanya karena ulah oknum, itu tidak benar. Profesi kita bisa tercoreng. Mari kita jaga kekompakan, karena dengan kebersamaan kita akan dihormati,” ujarnya.

“Kalau kita kompak, tidak ada pihak luar yang bisa memanfaatkan kelemahan kita. Karena itu, mari teruskan semangat kebersamaan ini. Wartawan Riau harus jadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kekompakan profesi,” tutupnya.

Senin, 01 September 2025

Mesjid Paripurna Istiqomah Rumbai adakan Do'a bersama untuk Indonesia aman, damai dan terkendali khususnya Pekanbaru Riau


Pekanbaru, || Jendela Informasi Masyarakat 
menanggapi berbagai kerusuhan di beberapa propinsi terkait demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang bermula damai namun terjadi kericuhan. Hal ini tentunya ada sebab dan akibatnya.

Pemerintahan Pekanbaru melalui bapak Agung Nugroho sebagai Walikota Pekanbaru menghimbau kepada seluruh masyarakat dan Mesjid Paripurna Pekanbaru untuk melakukan Do"a bersama, agar Pekanbaru terhindar dari kericuhan, dan dapat menciptakan perdamaian dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Mesjid Istiqomah Rumbai menggelar Do'a bersama pada ba'da Maghrib bersama Jamaah Mesjid Istiqomah Rumbai. Dalam kegiatan Do'a bersama yang di hadiri para tokoh masyarakat, aparat, dan Camat Rumbai. (31/08/2025)

Setelah sholat Maghrib dan sebelum do'a bersama dimulai panitia meminta kepada Camat Rumbai Abdul Rahman S.IP, M.Si untuk menyampaikan beberapa kata dalam pengarahan dan tujuan berdoa bersama. Dalam penyampaiannya Abdul Rahman mengatakan agar semua masyarakat Pekanbaru berhak mengutarakan aspirasi namun tetap menjaga keamanan dan perdamaian. Menjaga fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat sehingga aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berlangsung aman dan terkendali ungkapnya. 

Abdul Rahman S.IP, M.Si juga berharap dengan Do'a bersama apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan maksud demonstrasi aman damai, tertib dan terkendali lanjutnya.

Setelah penyampaian arahan dari camat Rumbai Abdul Rahman S.IP, M.Si dilanjutkan dengan kajian Rohani oleh ustadz Dr. H Mawardi M. Saleh, LC., MA sekalian menggelar wirid mingguan. Kajian yang disampaikan oleh ustadz Mawardi pentingnya menjaga keamanan dan iman agar tercipta perdamaian. Kajian Rohani diakhiri dengan Doa bersama yang di hadiri para tokoh masyarakat, Ketua MUI Kecamatan Rumbai, Perwakilan polsek rumbai pesisir, Pengurus Masjid Paripurna Istiqomah, RT, RW Dan tokoh-tokoh lainnya serta para jamaah Mesjid paripurna Istiqomah Rumbai Pekanbaru.

Alhamdulillah Do'a bersama yang di pimpin oleh Ustadz Dr. H Mawardi M. Saleh, LC., telah usai serta dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. ( Tim MPP)

Situasi Kondusif, LIN Turun Memantau Aksi Mahasiswa.


Lampung, || Jendela Informasi Masyarakat 
Situasi aksi mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Lampung akhirnya berjalan kondusif setelah sebelumnya sempat terjadi ketegangan. Lembaga Investigasi Negara (LIN) memastikan jalannya aksi tetap dalam koridor hukum dan berlangsung aman.

Ketua LIN Lampung, Ahmad Rizkie turun langsung ke lapangan untuk memantau jalannya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung aspirasi mahasiswa selama dilakukan dengan damai tanpa menimbulkan kericuhan.

“Kami dari LIN hadir untuk memastikan agar aksi mahasiswa berjalan dengan aman dan kondusif. Mahasiswa menyampaikan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi harus tetap menjaga ketertiban umum,” ujar Ketua LIN Lampung.

Dengan kehadiran LIN bersama aparat keamanan, massa aksi dapat diarahkan untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Situasi pun tetap terkendali hingga kegiatan berakhir.
Pihak Pemerintah Gubernur Lampung, Forkopimda Pangdam,Kapolda , danrem dan DPRD menemui aksi massa dan menerima dengan baik

Red
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done